Bolehkah Impor Kendaraan Bermotor dari Jepang?

Belum lama ini Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan bahwa pada pasal 2 ayat (1) juncto pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi oleh Produsen, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan MA telah mengatur untuk mencabut pasal tersebut. MA memberikan jeda waktu sampai dengan Mei 2012 kepada Kementrian Perindustrian dan Perdagangan untuk mengatur kembali ketentuan tentang impor barang jadi yang juga berlaku untuk semua industry termasuk industry otomotif.

Keputusan MA tersebut membuat gerah para pelaku industri otomotif nasional yaitu Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO). Mereka mendesak pemerintah Indonesia segera menelurkan regulasi baru atau merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2010 tersebut. Pasalnya, tanpa regulasi baru atau revisi, seluruh agen tunggal pemegang merek (ATPM) yang terdaftar sebagai importir produsen (IP) atau memiliki pabrik perakitan di Indonesia, terancam tidak bisa mengimpor mobil atau sepeda motor dalam keadaan utuh / Completely Built Up (CBU). Beberapa ATPM yang terancam tidak bisa memasarkan produk CBU ke Indonesia antara lain, PT Honda Prospect Motor, PT Astra Daihatsu Motor, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, PT Mercedes-Benz Indonesia, PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI).

Membaca berita tersebut, penulis bermaksud untuk membuka kembali ketentuan mengenai impor kendaraan bermotor di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang mengatur tentang impor kendaraan bermotor diantaranya adalah Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 275/MPP/KEP/6/1999 Tentang Industri Kendaraan Bermotor, 276/MPP/KEP/6/1999 Tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor, 50/MPP/KEP/2/2000 Tentang Perubahan Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/KEP/&/1997 Tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya, dan Keputusan Nomor 49/MPP/KEP/2/2000 Tentang Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Utuh (CBU) serta peraturan impor lainnya seperti Impor Bus Kota dan Perkotaan Bukan Baru, Impor Kendaraan Bukan Baru, terakhir keputusan yang dicabut oleh MA diatas.

Ketentuan Mengenai Impor Kendaraan Bermotor

Dalam peraturan Menperindag yang penulis sebutkan diatas, didalamnya diatur mengenai teknis impor kendaraan bermotor. Seperti halnya dalam peraturan Menperindag Nomor 49/MPP/KEP/2/2000 pada pasal 1 dijelaskan bahwa;

1. Setiap kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) yang akan diimpor wajib terlebih dahulu didaftarkan tipenya pada Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka.
2. Dalam rangka pendaftaran tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan importir harus menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut :

• Vehicle Identification Number (VIN) dari negara asal pabrik pembuat, yang sekurang-kurangnya menjelaskan negara asal, pabrik pembuat, spesifikasi tipe dan tahun pembuatan;
• Dst.

Begitu juga dalam pasal 6 dan pasal 7 peraturan Menperindag nomor 275/MPP/KEP/6/1999 mengatur hal yang sama dengan diatas. Bahkan dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor diberikan terhadap kendaraan yang telah didaftarkan tipenya dan memilki VIN atau Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK).

Apa itu Vehicle Identification Number (VIN)?

Dalam pasal 2 angka (2) nomor 276/MPP/KEP/6/1999 dijelaskan bahwa; Setiap Kendaraan Bermotor yang akan diproduksi atau diimpor wajib mengikuti system penomoran Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK)/ Vehicle Identification Number (VIN) sesuai Standar Nasional Indonesia tentang Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (SNI.09-1411-1989 atau revisinya)

Dalam SK Penetapan SNI Nomor 1705.A/BSN-I/HK.24/06/2000 tanggal 30 Juni 2000, SNI Nomor 09-1411-2000 (revisi SNI.09-1411-1989) dijelaskan bahwa Syarat penulisan NIK yaitu harus terdiri dari 3 kelompok yaitu; kelompok pertama Identifikasi Pembuat/ Perakit Kendaraan Bermotor Dunia (IBKD); kelompok kedua Penjelasan Kendaraan Bermotor (KJK); kelompok ketiga Penunjuk Kendaraan Bermotor (KTK), dan dapat memiliki NIK tambahan.

Acuan normatif dari SNI adalah ISO 3779 - 1977, Road Vehicles - Vehicle Identification Number (VIN) -Content and Structure, ISO 3780 - 1983, Road Vehicles - World Manufacturer Identifier (WMI) Code, ISO 4030 - 1983, Road Vehicles - Vehicle Identification Number (VIN) -Location and Attachment.

VIN yang dikeluarkan International Organization for Standardization (ISO 3779) adalah suatu kombinasi huruf, angka dan symbol, yang berjumlah 17 digit, bersifat unik atau tidak boleh sama selama 30 tahun yang terdiri dari World Manufacturer Identifier, Vehicle Description Section dan Vehicle Indicator Section. 

Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ISO 3779	World Manufacturer Identifier			VDS						VIS

Jadi sangat jelas disini diterangkan bahwa VIN harus memuat tiga kelompok yang diatas.

Semua Negara memproduksi kendaraan bermotor yang beracuan pada ISO 3779 – 1977, namun untuk Negara Jepang mereka memproduksi kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan VIN sesuai dengan standar ISO 3779 – 1977 hanya untuk keperluan pasar luar negeri (ekspor). Untuk pasar dalam negerinya, Jepang tidak mengacu ISO 3779 – 1977 tersebut, mereka lebih mengutamakan penggunakan Japan Body Number (12 digit, dikeluarkan oleh pabrikan) yang diatur oleh Japanese Domestic Market.

Pasar Jepang tidak berlaku VIN internasional sistem, melainkan Jepang menggunakan Nomor Frame, yang merupakan serangkaian 9 sampai 12 karakter alfanumerik yang mengidentifkasikan pembuat, model, dan nomor seri kendaraan. Misalnya frame Nomor SV30-0169266, "V30" mengidentifikasi model seperti Toyota Camry / Vista x30; "S" mengidentifikasi mesin (4S-FE), dan 0.169.266 menjadi nomor seri kendaraan. Dan ini tentunya jauh dari definisi VIN itu sendiri, bahkan bisa dibilang bahwa nomor frame untuk pasar domestic Jepang bukan VIN yang dijelaskan dalam SNI Nomor 09-1411-2000 (revisi SNI.09-1411-1989).

Kendaraan yang diproduksi untuk pangsa pasar domestik Jepang tidak menerapkan VIN yang diatur dalam ISO 3779 – 1977, yang juga merupakan acuan normatif dari SNI Nomor 09-1411-2000 (revisi SNI.09-1411-1989).

Bolehkah impor kendaraan bermotor dari Jepang?

Untuk kendaraan bermotor yang sudah mengadopsi VIN tentunya diperbolehkan masuk ke Negara Indonesia, karena kendaraan bermotor tersebut sudah memenuhi persyaratan teknis yang diatur peraturan Menperindag. Namun untuk kendaraan yang diimpor dari Jepang bagaimana? Untuk kendaraan yang dikhususkan diekspor oleh Negara Jepang tentunya tidak bermasalah, karena sudah diterapkan VIN. Yang jadi pertanyaan adalah kendaraan yang diimpor oleh importir umum (syaratnya API dan APIT), yang mereka beli di pasar domestik Jepang (showroom-showroom Jepang) dan mereka masukkan ke Negara kita? Kalau menurut penulis, tentunya ini tidak memperoleh persyaratan untuk diimpor ke Indonesia. Namun kita bisa melihat sendiri berapa mobil impor built up (CBU) yang berada di jalanan Indonesia? Banyak orang-orang kaya yang senang memakai kendaraan yang langsung didatangkan dari negeri pembuatnya (Jepang).

Jadi siapakah yang bertanggungjawab atas impor kendaraan dari Jepang yang diproduksi untuk pangsa pasar domestic Jepang? Jawabannya ada pada masing-masing yang mengatur kebijakan ini.

Demikian tulisan ini saya buat, mohon maaf apabila ada kesalahan penafsiran, pemahaman atas literature yang penulis muat, terima kasih.

Pustaka

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 275/MPP/KEP/6/1999 Tentang Industri Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 276/MPP/KEP/6/1999 Tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/MPP/KEP/2/2000 Tentang Perubahan Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/KEP/&/1997 Tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/MPP/KEP/2/2000 Tentang Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Utuh (CBU)

http://mobil.otomotifnet.com/read/2012/04/18/330001/12/2/Toyota_Tak_Takut_Peraturan_Impor_Mobil_Dicabut . 22 April 2012.

http://www.beritajatim.com/detailnews.php/21/Otomotif/2012-04-17/132700/Industri_Otomotif:_Segera_Terbitkan_Revisi_Permendag_39/2010_ . 22 April 2012.

http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Identification_Number . 22 April 2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_domestic_market . 22 April 2012. 

http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/1760 . 22 April 2012.